PERANAN PENGALOKASIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA
PERANAN PENGALOKASIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA
DOI:
https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.809Keywords:
Pengalokasian., Keuangan., Kota Surabaya., Kesejahteraan Masyarakat.Abstract
Secara umum kemajuan suatu daerah dapat terwujud apabila adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dimana pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, strategi dan program-program sedangkan masyarakat berperan sebagai subyek yang turut serta mendukung, melaksanakan kebijakan dan program yang disusun oleh pemerintah daerah serta mematuhi aturan perundangundangan yang berlaku. Kemajuan dan pembangunan suatu daerah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Salah satu indikator yang menyebabkan suatu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik adalah ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam keuangan. Dimana suatu daerah harus memiliki kemampuan dalam menggali atau mendapatkan sumber-sumber keuangan daerah yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan dalam pengalokasian seperti pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah yang akan memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang menyimpan banyak potensin dan keunggulan di dibidang industri dan perdagangan. Secara tidak langsung banyak sekali penerimaan dana yang diterima oleh pemerintah dari mulai dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan lainnya. Pendapatan daerah yang besar tidak dapat menjadi tolak ukur laju kemajuan pembangunan suatu daerah apabila pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam pengalokasian dana daerah yang baik dan tepat sasaran. Penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aliran sumber penerimaan dana daerah di Kota Surabaya dan pengalokasian dari dana daerah yang diterima. Kemudian dampak yang diterima masyarakat yang dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya.
Downloads
References
BPK Jawa Timur. (2019). APBD 2020 Kota Surabaya Fokus Pembanguna Infrastruktur. Badan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Jawa Timur. https://jatim.bpk.go.id/dari-media/apbd-2020-kota-surabaya-fokus-pembangunan-infrastruktur/
BPKPD Surabaya. (2019). Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2011 s/d 2018. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. pkpd.surabaya.go.id/Home/RealisasiPajakDaerah
BPS Surabaya. (2020). Angka dan Garus Kemiskinan Serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2010-2019. BPS KOTA SURABAYA. https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/01/09/623/angka-dan-garis-kemiskinan-serta-jumlah-penduduk-miskin-kota-surabaya-tahun-2010-2019.html
BPS Surabaya. (2021). PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2010-2020 (Juta Rupiah), 2018-2020. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. urabayakota.bps.go.id/indicator/156/203/1/pdrb-kota-surabaya-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2010-2020.html
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. (2018). Keuangan (Finance & Price) https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2018/12/40726/9._Keuangan.pdf?1544408567
Halim dkk, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Salemba Empat.
Kemenkeu. (2016). Mengenal Pajaka Daerah dan Retribusi Daerah. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. emenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/
Lenny Marit dkk, E. (2021). Pengantar Otonomi Daerah & Desa (A. K. dan J. Simarta (ed.)). https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Otonomi_Daerah_dan_Desa/jdAeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=otonomi+daerah+adalah&printsec=frontcover
Liputan6.com. (2021, August 10). PAD Surabaya Semester I 2021 Rp 2,2 Trilliun, Tertinggi dari Pajak Daerah. Surabaya.Liputan6.Com. https://surabaya.liputan6.com/read/4627976/pad-surabaya-semester-i-2021-rp-22-triliun-tertinggi-dari-pajak-daerah
Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2, 5. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/22844/15488
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.